BANTENPERSPEKTIF.COM, LEBAK --Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta terkejut saat menerima pengaduan bahwa guru honorer sembilan bulan belum terima gaji.
Ia pun mendesak Pemprov Banten untuk mencari solusi persoalan keterlambatan honor guru tidak tetap (GTT) bersama pemerintah kabupaten/kota. Sebab hingga kini Pemprov Banten belum mempunyai payung hukum untuk menangani masalah tersebut.
"Pemprov Banten juga perlu melakukan pengkajian secara komprehensif terkait ketidakjelasan status guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) tingkat SMA/SMK di provinsi Banten. Hal itu terjadi karena terkendala oleh surat keputusan (SK) para guru honorer tersebut yang masih tercatat di masing-masing pemerintah kabupaten kota," kata Sanuji saat melakukan kunjungan ke SMA Cilograng, Kabupaten Lebak, Kamis (12/10.2017).
Katanya, sejak Januari hingga Oktober, honor para guru honorer dan tenaga staf belum cair. Memang ada yang cair dan menikmati di beberapa SMA dan SMK. Ada yang baru sebagian cair di beberapa sekolah.
"Saya berharap masalah terlambatnya honor guru bisa diselesaikan dengan cepat. Semoga bisa cair dan segera rapel honornya, sebab itu hak mereka," katanya.
Ia mempertanyakan, sebenarnya permasalahan teknisnya apa sehingga honor mereka belum bisa dicairkan. "Masalahnya apa dan persoalan teknisnya di mana? Apa yang mesti kita bantu agar terealisasi?" tanya Sanuji.
Dikatakan Sanuji, kebijakan gubernur sangat jelas, bayar jika sudah menjadi haknya dan tersedia anggarannya. "Jika masalah teknis, ayo dibantu oleh dinas yang terkait, baik di provinsi maupun kabupaten," ungkapnya.
Sumber : Humas PKS Banten
Editor : Karnoto
0 Komentar