BANTENPERSPEKTIF.COM, JAKARTA - Beberapa hari ini netizen kembali ramai pasca keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meniadakan debat visi misi calon Presiden dan Wakil Presiden RI pada Pemilu 2019.
Alasan KPU, karena pasangan nomor urut 01 yaitu Jokowi - Ma'ruf Amin ingin penyampaian visi misi diwakilkan kepada tim suksesnya, tapi pihak pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo - Sandi keberatan dan tetap menginginkan penyampaian visi misi disampaikan langsung oleh calon.
KPU pun berusaha memfasilitasi perdebatan ini, tetapi hasilnya nihil karena pasangan nomor urut 01 tetap menginginkan penyampain visi misi diwakilkan. Dan karena deadlock maka KPU memutuskan debat visi misi ditiadakan.
Tak berhenti soal visi misi, KPU pun kembali mendapat kritikan karena keputusannya untuk memberikan soal sepekan sebelum debat kepada masing - masing pasangan calon. Kebijakan ini dinilai kemunduran kualitas demokrasi.
Kritikpun datang dari berbagai kalangan, mulai mahasiswa, orang biasa sampai para tokoh nasional. Rizal Ramli, Pakar Ekonomi menyatakan bahwa apa yang diputuskan KPU bahwa soal akan diberitahukan terlebih dahulu kepada pasangan calon merupakan kemunduran kualitas demokrasi.
Sementara itu, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menyarankan tidak perlu ada debat bahkan pemilu sebaiknya dihapus saja jika cara pemilihannya seperti sekarang ini. "Kalau begini ga perlu ada pemilu, ngirit anggaran. Masa dana triliunan rupiah hasilnya begini," kata Fahri.
Tak ketinggalan para netizen pun memberikan sindiran terhadap kebijakan ini. "Anak SD aja kalau ujian soalnya ga dikasih tahu, masa ini calon presiden dan wakil presiden dikasih tahu. Kalah sama anak SD," kata sejumlah netizen.
Debat yang seharusnya bisa menjadi sarana menarik bagi rakyat Indonesia kini seperti tersumbat, karena publik tidak bisa menikmati apa visi misi para pasangan calon yang bisa mereka dengarkan secara resmi yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dengan kualitas yang lebih baik dari pemilu sebelumnya. (DBS/KNT)
0 Komentar