Penyaluran JPS Berantakan, Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Dinsos dan Dinkop

BANTENPERSPEKTIF.COM | KAB.TANGERANG | Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Hidayatullah mempertanyakamn kinerja Dinas Sosial dan Dinas Koperasi terkait sistem penyaluran Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang carut marut dan berantakan.

"Penyaluran JPS ke masyarakat lambat, tidak tepat sasaran dan sistem carut-marut. Meeting berkali-kali hanya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Lurah dan Camat bilang data yang dipakai dari Dinsos, tapi dinsos bilang dari RT, RW, Lurah," ungkap Hidayatullah saat hearing dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Koperasi (Dinkop), di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Tigaraksa, Jum'at lalu (17/7/2020).

Kata dia, kerja macam apa ini. Ini sudah melanggar Pancasila sila ke 5 tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melanggar pasal 34 UUD 45 tentang fakir miskin dan anak terlantar tanggung jawab negara. 

Hidayatullah juga mengkritik cara komunikasi Dinsos yang sering berubah-ubah menyampaikan informasi. "Tiga pekan lalu Dinsos janjikan ada 50rb kuota bansos pusat, lalu saya telfon katanya sudah selesai. Masya Allah Ini komunikasi terburuk di dunia. Ini kemitraan yang tidak ada gunanya," tegas Hidayatullah.

Politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta Dinsos dan Dinkop harus bersinergi dalam pendataan dan penyaluran JPS agar tidak ada double penerima manfaat.

"Anggaran yang disiapkan untuk JPS sangat besar tetapi panyalurannya masih sangat rendah sekali maka harus segera direalisasikan penyalurannya. Karena masyarakat sangat membutuhkan," kata Hidayatullah yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD.

Hidayatullah juga meminta pihak bank harus menjamin tidak ada masalah apapun yang berakibat terhambatnya penyaluran JPS.

"Kepada DinKop juga harus memaksimalkan pendataan dan penyaluran JPS kepada UKM yang sangat terdampak langsung Covid19 agar mereka bisa bertahan hidup dan bangkit kembali berusaha," punkas Hidayatullah. (RLS)