BANTENPERSPEKTIF.COM, PEMERINTAHAN - Kemunculan kasus hukum yang terjadi di Provinsi Banten saat ini adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan spirit anti korupsi yang selama ini digaungkan Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Dan Banten sebenarnya beruntung karena memiliki seorang gubernur seperti WH yang memiliki semangat memberantas korupsi.
Hal tersebut disampaikan aktivis pegiat anti korupsi Rizwan Comrade menyikapi kasus hukum yang terjadi di Banten belakangan ini. "Itu terjadi karena ada spirit anti korupsi yang cukup kuat, dalam hal ini Gubernur Banten Wahidin Halim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten," kata Rizwan.
Untuk itu, kata Rizwan, situasi ini bisa dijadikan momentum untuk membersihkan Provinsi Banten dari perilaku dan tindak pidana korupsi. "Saya mengamati dari tiga pengungkapan kasus korupsi yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Jika dilihat dari alur pengungkapannya begitu mengalir tidak ada hambatan intervensi apapun. Ini menandakan ada sinergitas yang bagus antara Gubernur sebagai kepala daerah dan Kejati Banten sebagai penegak hukum," ujar Rizwan kepada wartawan di Kota Serang belum lama ini.
Dikatakan Rizwan, sinergitas pemimpin seperti inilah perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar korupsi di Banten bisa diberantas sampai tuntas ke akar-akarnya.
"Bagaimana Kejati Banten menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi Hibah Pondok Pesantren. Itu kan seperti gayung bersambut, karena sebelumnya Gubernur juga menginginkan pengungkapan kasus itu setelah mendapat informasi dari kalangan kiyai," tutur Rizwan.
Ditambahkan Rizwan, pengungkapan kasus korupsi masker KN-95 di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten pun demikian. "Sikap Gubernur Banten yang memberikan peringatan keras kepada 20 ASN di Dinkes Banten yang mengundurkan diri itu kan juga bagian dari rangkaian dan membawa pesan bahwa Gubernur memang sedang memerangi korups," katanya.
Dikatakan Rizwan, masyarakat merasa terluka dengan kejadian ini dan luka ini harus dibayar dengan ditangkapnya oknum-oknum tersebut. "Langkah Gubernur Banten dalam menyikapi 20 pegawai Dinkes Banten yang mengundurkan diri itu sudah sangat tepat," jelasnya.
Riawan pun tidak memungkiri bahwa upaya perang melawan korupsi yang dilakukan Gubernur ini akan memancing gerakan perlawanan secara politik atau gerakan lain dari pihak pendukung koruptor. "Tapi saya yakin masyarakat juga mampu menilai bahwa ini merupakan langkah-langkah untuk kemajuan Banten," katanya.
Rizwan juga mengungkapkan bahwa upaya Gubernur memberantas korupsi dari sisi keuangan pun bisa terlihat, terutama dalam hal pengentasan korupsi dan tata kelola keuangan. Hal itu terbukti dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan penghargaan-penghargaan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kepada Gubernur Banten.
"Kita bicara fakta saja, sejarah mencatat Banten yang dulu dikenal sebagai daerah terkorup, sekarang di era WH- Andika jadi daerah anti korupsi di Indonesia. Dapat penghargaan dari KPK RI serta laporan pertanggungjawaban keuangan mendapatkan WTP 5 kali berturut-turut dari BPK RI,” ucap Rizwan.
Sayangnya, kata Rizwan, fakta-fakta tersebut justru dipelintir menjadi seolah-olah Gubernur Bantenlah yang korupsi. "Ini kan aneh ada Gubernur namanya Wahidin Halim yang serius memerangi korupsi dan anti korupsi, tapi ada oknum lain justru malah didemo Gubernur. Menurut saya mereka salah sasaran. Banten beruntung punya Gubernur seperti WH, miliki semangat anti korupsi," ujarnya. (dbs/kar)
0 Komentar