Tim Prabowo memperkirakan pada tahap akhir, program ini per tahunnya akan membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
ANABERITA.COM. Rencana calon presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah, akan menelan biaya hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden minggu lalu, setelah penghitungan suara cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei independen di TPS menunjukkan bahwa ia memenangkan hampir 60 persen suara.
Komisi pemilu akan mengumumkan hasil resminya pada tanggal 20 Maret dan pemerintahan baru akan dimulai pada Oktober.
Sejumlah analis telah memperingatkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi janji kampanye Prabowo, yaitu pemberian makanan gratis untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Timnya mengatakan program ini akan menelan biaya 450 triliun rupiah ketika mencapai tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini memerlukan pengeluaran antara 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk menyediakan makanan yang seimbang dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, anggota senior tim ahli Prabowo, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo memperkirakan pada tahap akhir, program ini per tahunnya akan membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Rancangan program yang ada saat ini mencakup kolaborasi dengan koperasi petani dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat mengurangi total biaya program. Investor sangat memperhatikan rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang risiko dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam pertemuan regular investor pada Rabu. Pertemuan ini diselenggarakan oleh bank sentral setelah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo mengatakan bahwa undang-undang yang melarang defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi tiga persen PDB, akan menjamin pengelolaan kebijakan fiskal dengan bijaksana.
VOA Indonesia | Editor: Aa
0 Komentar